UJIAN NASIONAL DALAM CATATAN

Oleh ; Muhammad Riska Babo. S.Pd. 

Tidak terasa sudah dua minggu ujian nasional berakhir untuk tingkat SMA/SMK dan SMP. Berbagai permasalahan tak pernah lepas dari urusan yang satu ini. Di tahun –tahun sebelumnya UN menjadi permasalahan karena tingkat nilai kelulusannya terlalu tinggi yang dikhawatirkan membuat siswa kesulitan untuk mendapatkan nilai yang tinggi bahkan dikhawtirkan banyaknya siswa yang tidak lulus dalam UN. Berbagai protes pun di lontarkan beberapa kalangan pemerhati pendidikan dan masyarakat.

Ditahun ini UN pun menyisahkan banyak masalah- penundaan UN tingkat SMA/SMK di 11 provinsi beberapa hari yang diakibatkan dari terlambatnya pendistribuasian ke daerah merupakan catatatn kelam pelaksanaan UN sepanjang sejarah pelaksanaan UN. Pendistribusian yang telat oleh pihak percetakan karena pihak percetakan tidak mampu meyelesaikan soal tepat waktu. Pelemparan tanggung jawab pun terjadi antara pihak Kemendikbud dan pihak percetakan. Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud hanya melibatkan empat perusahaan percetakan yang dimana salah satunya PT Ghalia Indonesia Printing yang bermasalah.

Permasalahan tidak hanya sampai di situ penundaan UN di 11 propinsi membuat psikologi peserta. Walaupun menurut mentri M. Nuh bahwa penundaan UN tidak berpengaruh secara psikis terhadap anak peserta UN- tetap menurut  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan sebaliknya. KPAI beranggapan bahwa anak sudah mempersiapkan waktu dan mental tetapi ternyata ditunda. Kekecewaan penundaan ini berbuntut panjang secara psikologi bahkan bisa saja memecah konsentrasi anak- ditambah lagi dengan asumsi  belakangan ini bahwa UN tahun ini akan mendapat bocoran.

Walau pihak Kemendikbud berjanji akan terlaksananya UN setelah ditundah beberapa hari di 11 propinsi wilayah tengah- akan tetapi tetap saja terjadi kelalaian yang mengakibatkan pendistribusian soal UN yang tidak tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Masih adanya sekolah di daerah yang telah hari H tetap tidak mendapatkan distribusi soal atau kurangnya soal yang datang kesolah mereka. Akbibatnya siswa harus menggunakan soal yang di Copy (fotocopy). Misalnya saja beberapa sekolah di Sulawesi Tenggara mendapatkan naskah soal ujian nasional (UN) yang lebih sedikit daripada jumlah peserta, akibatnya naskahpun terpaksa di-foto copy. Tidak hanya di Sulawes Tenggara tetapi banyak sekolah di daerah yang mendapat pendistribusian soal yang kurang seperti di NTT- Kalimantan bagian pedalaman.

Pihak kemendikbud sendiri memperbolehkan sekolah untuk memfotocopy soal UN jika kekurangan. Ada sebuah ke janggalan dengan strategi Fotocopy- dimana awal dari UN adalah dokumen rahasia yang seharusnya dibuka pada saat hari H dan konsep UN tahun 2013 ada beberapa paket soal yang pengkodeannya menggunakan barcode sehingga menghindari siswa saling mencontek dan terjadinya kebocoran soal. Tetapi dengan mem-fotocopy soal UN artinya semua soal yang dikerjakan siswa sama dan konsepnya sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya.

Bukan hanya itu proses pemeriksaan yang telah menggunakan komputerisasi menimbulkan banyak keraguan lagi apakah lembar jawaban yang difotocopy bisa terbaca oleh komputer yang dimana tingkat ketelitiannya begitu peka. Seharunya Kemendikbud lebih siap dalam menghadapi even negara yang besar ini sekelas ujian nasional (UN). Seakan-akan kemendikbud hanya mengurus seenaknya padahal UN telah menghabiskan dana negara yang sangat besar. Pemerintah menganggarkan Rp 543,4 miliar atau setengah triliun rupiah lebih untuk dana Ujian nasional (UN) 2013. Anggaran ini setara dengan biaya per siswa Rp 39.000 dari total 14 juta siswa.(sumber; detik.com)

Sudah sepatutnya UN ditinjau ulang- tidak semestinya proses pembelajaran yang terjadi selama 3 tahun hanya ditentukan selama 3 hari saja dengan UN. Sepatutnya pemerintah membuat konsep yang lebih baik lagi dari UN- padahal dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menekankan penilaian berbasis kelas, artinya penilaian yang otentik (autentic assesment) adalah penilaian saat proses pembelajaran berlangsung yang pelaksanaannya diserahkan kepada sekolah/ guru sesuai dengan kondisi sekolah yang ada.

Menurut saya UN seharusnya dihapuskan dan digantikan dengan penilaian yang mengacu pada standar pendidikan baik itu ranah kognitif- ranah afektif dan ranah psikomotorik sesuai dengan proses yang terjadi selama tiga tahun. Jadi semua total assesmen dalam proses tiga tahun siswa bersekolah menjadi patokan untuk kelulusan yang merupakan akumulasi dari nilai dari semua guru- karena gurulah yang lebih tahu kemampuan danperkembangan siswanya. Keuntungannya adalah munculnya sikap sunggung-sunggu siswa dalam setiap pelajaran dan berusaha mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan disetiap mata pelajaran.

Sudah sepatutnya pemerintah memikirkan solusi-solusi yang terbaik untuk pendidikan Indonesia. Jangan sampai UN hanya menjadi sandiwara keraputih untuk mendapatkan keuntungan dari pendidikan nasional. Pemerintah seharusnya lebih serius dalam memperhatikan nasib Pendidikan Nasional yang carut marut belakangan ini dengan UN dan Kurikulum 2013. Semoga dengan masalah UN tahun ini menjadi p[elajaran yang berharga bagi kita semua khususnya Pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan dimasa akan datang.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: